Ojek daring atau dalam istilah aslilnya ojek online (ojol) sempat menjadi primadona alternatif pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Asal bisa mendapatkan SKCK, memiliki SIM, dan dapat menunjukkan kendaraan yang memenuhi syarat, siapapun dapat menjadi mitra dari pemilik aplikasi ojol.
Situasi ojol menjadi primadona tentu saja tidak terjadi begitu saja. Perjuangan panjang para mitra ojol di lapangan untuk meyakinkan customer sebagai sumber penghasilan membutuhkan keteguhan hati. Dari sehari tanpa order, atau order hanya 1-2 kali seminggu dilakoni para perintis utamanya di daerah-daerah.
Perjuangan berdarah-darah, saya sebut demikian karena gesekan dengan angkutan tradisional sering terjadi dan dapat berkembang menjadi bentrok masal. Hambatan dari pemerintah juga masif dilakukan baik di pusat, utamanya di daerah-daerah. Dari peraturan pemerintah yang menolak, sampai sikap mendukung angkutan tradisional yang sengaja memancing perpecahan dengan kalimat "kami (pemerintah) tidak bertanggung-jawab dengan keberadaan angkutan daring".
Namun mulai awal tahun 2018, perkembangan ojol begitu masif. Pendapatan mitra driver tidak kalah dengan gaji PNS sampai golongan III. Ada candaan di kalangan mitra, jika pendapatan terus demikian, maka lowongan PNS tidak lagi diminati.
Sayang menjadi sifat manusia, pemilik aplikasi mulai "maruk" dengan masif menerima driver tanpa menimbang kemampuan ekonomi setempat, atau daya beli masyarakat setempat. Disisi lain pemerintah pusat mulai tergiur dengan perputaran uang yang dikelola para pemilik aplikasi angkutan daring.
Pemerintah akhirnya tergiur dan membuat aturan yang mulai menekan angkutan daring dan mitranya. Dari pungutan pajak yang aturannya tidak mengacu kepada sistem ketenaga kerjaan, melainkan menganut sistem kemitraan usaha. Driver mulai jadi sapi perah dengan campur-tangan pemerintah di tarif melalui kementrian perhubungan. Lonjakan harga langsung menghantam konsumen dan sempat meredupkan dinamika angkutan daring.
Para pemilik aplikasi yang tidak mau kehilangan bisnis berusaha keras dengan menggelontorkan dana promo besar-besaran, meskipun jelas promo besar-besaran tersebut melanggar aturan dari kementrian. Diskon digenjot sampai 90% untuk momen tertentu, dan diskon antara 15% sampai 50% menjadi pos rutin harian.
Namun apa lacur, daya beli masyarakat di daerah tak pernah mampu menyentuh harga yang ditetapkan pemerintah. Rata-rata penghasilan hampir seimbang dengan rata-rata pengeluaran jika mereka menggunakan angkutan daring, sehingga keringat masyarakat hanya untuk memperkaya pemilik aplikasi dan pajak pemerintah.
Kelangsungan hidup angkutan daring makin meredup di awal tahun 2020. Diperkirakan angkutan daring akan makin ditinggalkan masyarakat seiring dengan semakin menyusutnya jumlah mitra karena kekeliruan kebijakan aplikasi.
Mitra UKM kulinerlokal juga mulai menyusut seiring meredupnya pendapatan mereka. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pesan makanan daring beralih dari warung tradisional ke kuliner franchaise karena harganya jauh lebih murah, meski menggunakan aplikasi yang sama.
Hal ini dapat terjadi karena kuliner franchaise selain bermodal besar, franchaise mendapatkan harga modal lebih kecil karena volume pengadaan barang modal yang besar. Berbeda dengan warung lokal yang belanja secara eceran sehingga jatuh lebih mahal.
Dari sisi pemilik aplikasi, pungutan sewa aplikasi kuliner franchaise juga jauh lebih murah, berkisar 10%-15%. Warung lokal biasanya dikenakan rata-rata 30%. Sebagai gambaran, warung lokal yang di online menjual Rp.15.000,- warung hanya mendapatkan harga pokok Rp.10.000. Jika dikurangi modal dan sewa tempat, warung tradisional akan merugi sangat besar. Untuk menaikkan harga jelas tidak mungkin karena tidak akan dapat bersaing dengan kuliner franchaise yang menjual item yang sama hanya seharga Rp.12.000 di aplikasi dan mendapat harga pokok yang sama yaitu Rp.10.000 dengan belanja modal yang lebih kecil.
Kematian angkutan daring tidak hanya bersumber dari 1 sisi. Pemilik aplikasi yang tidak pernah mau mengenal karakter konsumen Indonesia, Kebijakan pemerintah yang hanya mau untung pajaknya saja, daya beli masyarakat yang makin jauh dari rentang harga yang dipatok pemerintah menjadi lingkaran setan yang menjerat driver OJOL.
Mencari alternatif pekerjaan tentu menjadi problem yang sangat sulit di masa ekonomi negara yang semakin merosot. Namun bertahan menjadi mitra driver sebagai pendapatan utama juga menjadi masalah untuk kelangsungan keluarga. Kreatifitas, keteguhan hati dan berani kembali "berdarah-darah" mungkin satu-satunya jalan yang dapat ditempuh.
Tetap semangat - salam satu aspal!
Comments
Post a Comment