PIP, KIP dan Pendidikan Indonesia

   
Beberapa waktu yang lalu teman-teman yang bertugas menjadi operator dapodik disibukkan dengan pekerjaan mendata siswa yang akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan dana PIP dari jalur non KIP. Beberapa syarat antara lain, rentan miskin, yatim piatu, orang tua TKI dan orang tua di penjara. Dari kriteria tersebut jelas orang miskin tidak termasuk dari jalur ini. Orang miskin seharusnya diusulkan melalui jalur KIP, BSM, KPS atai semacamnya. Namun karena juklak yang tidak terang benderang dan pengelolaan yang tidak jelas, akhirnya wali kelas mengusulkan kepada operator, nama-nama siswa yang akan diusulkan ke dapodik.

    Banyak operator kebingungan jika harus berpikir secara sungguh-sungguh kriteria yang tertera. Sering terjadi, operator tidak mengenal keluarga yang diusulkan sehingga tidak berpikir lebih jauh. Memang bukan kewenangan operator dapodik untuk menentukkan seorang anak layak atau tidak diusulkan. Pendidikan di jaman ini juga tidak memungkinkan guru dapat bersosial secara menyeluruh kepada semua warga sekolah, kecuali memang guru tinggal di dekat sekolah dan seluruh siswa tinggal hanya di lingkungan tersebut. Namun faktanya, sekolah sekarang ini lebih banyak dikelola oleh pengampu yang tinggal jauh dari lokasi sekolah. Demikianpun banyak siswa yang berasal dari lokasi yang saling berjauhan, bahkan dari luar kota. Untuk mengenal lebih jauh situasi perekonomian keluarga siswa tentu menjadi kesulitan tersendiri bagi sekolah, wali kelas, apalagi operator dapodik.

    Memang ada mekanisme yang ditempuh yaitu melalui surat keterangan miskin, namun memperoleh surat seperti itu juga tidak membutuhkan penelitian yang mendalam. Perangkat desa biasanya enggan mempersulit, jika memang tidak memiliki masalah secara pribadi dengan orang yang mengajukan. Sering terjadi masyarakat mampu, memiliki mobil, mudah mengakses SKTM, sedangkan masyarakat miskin justru tidak berani meminta atau tidak memahami informasi sehingga tidak meminta.

    Keterbatasan jumlah kuota dibandingkan dengan siswa yang diajukan, sering membuat keputusan yang menyulitkan sekolah. Sering wali murid tidak dapat mengerti kesulitan sekolah dalam memutuskan siapa yang berhak mendapatkan dan siapa yang tidak, sehingga sering membuat pertentangan dan rasa tidak nyaman dalam pembelajaran.

    Melihat jumlah dana yang dikucurkan, mungkin lebih baik dana yang dikucurkan ini diwujudkan dalam sarana pendidikan fisik seperti satu potong seragam atau paket alat tulis yang diberikan secara merata. Dana yang besar di dunia pendidikan baik melalui BOS, BOSDA, dan PIP semestinya bisa diwujudkan menjadi biaya pendidikan gratis untuk pendidikan tingkat menengah atas dan bantuan untuk pengelola sekolah swasta.